Foto: Gordianus Nanggur, Koordinator Forum Komunikasi Tenaga Non ASN Manggarai Timur.
Jajak.net – Forum Komunikasi Tenaga Non ASN di Manggarai Timur mengapresiasi DPRD yang selama ini aktif berjuang untuk pengusulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di kabupaten itu.
“Kami berterima kasih kepada ketua dan anggota DPRD Manggarai Timur yang selama ini telah terlibat dalam memperjuangkan pengusulan PPPK Paruh Waktu,” kata Gordianus Nanggur, koordinator forum tersebut.
Pernyataan Gordianus merespons informasi yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Manggarai Timur tentang pengusulan PPPK Paruh Waktu.
Mengutip alor.inews.id, Yustina Ngidu, Kepala BKPSDM mengatakan sebanyak 3026 orang diusulkan ke BKN untuk menjadi calon PPPK Paruh Waktu di Manggarai Timur.
Usulan tersebut, kata dia, mencakup tiga formasi yakni guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
Ia berkata, pelamar atau calon PPPK Paruh Waktu harus memenuhi dua syarat. Pertama, pegawai non ASN yang sudah terdaftar di data base BKN dan pernah mengikuti seleksi, baik CPNS maupun PPPK.
Kedua, pegawai non ASN yang aktif bekerja selama minimal dua tahun secara berkelanjutan.
Gordianus berkata, sebelum pengusulan resmi ke BKN, Forum Komunikasi Non ASN sempat menyampaikan aspirasi melalui surat kepada DPRD, meminta lembaga tersebut untuk menanyakan progres pengusulan formasi PPPK Paruh Waktu ke Pemerintah Manggarai Timur.
Menindaklanjuti surat tersebut, kata dia, DPRD Manggarai Timur kemudian menyurati bupati meminta tindak lanjut usulan Forum Tenaga Non ASN hingga menggelar rapat dengar pendapat dengan pemerintah daerah.
“Hasilnya adalah pemerintah dan DPRD Manggarai Timur sepakat untuk mengusulkan ribuan calon PPPK Paruh Waktu,” katanya.
Tuntut Transparansi BKPSDM
Gordianus mengatakan, Forum Komunikasi Tenaga Non ASN juga mengapresiasi Pemerintah Manggarai Timur yang telah mengusulkan PPPK Paruh Waktu tersebut.
Namun, ia menegaskan bahwa forum mendesak BKPSDM untuk mempublikasikan secara rinci terkait formasi dan nama-nama tenaga non ASN yang diusulkan, melalui website resmi instansi itu.
“Transparansi formasi dan nama-nama calon PPPK Paruh Waktu penting agar publik bisa percaya bahwa BKPSDM tidak curang dalam proses ini,” katanya.
Ia berkata, Forum Komunikasi Tenaga Non ASN terus mengawal proses pengusulan hingga penetapan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu di Manggarai Timur.
“Kami juga meminta agar BKPSDM selalu proaktif mengecek perkembangan pengusulan hingga penetapan Nomor Induk ke BKN,” katanya.
Apa Kata DPRD?
Menanggapi pernyataan Forum Komunikasi Tenaga Non ASN, Salesius Medi, Ketua DPRD Manggarai Timur menyatakan bahwa sebagai wakil rakyat “kami punya kewajiban untuk berjuang bersama rakyat.”
“Teman-teman tenaga non ASN itu juga rakyat Manggarai Timur. Aspirasi mereka tentu harus kami perjuangkan,” katanya.
Menurutnya, DPRD selalu terlibat sejak awal perjuangan tenaga non ASN untuk bisa mengikuti seleksi PPPK.
“Kami bersama pemerintah daerah dan perwakilan tenaga non ASN itu berjuang sampai ke Kementerian PAN RB.”
“Puji Tuhan, tahun 2024 perjuangan itu mulai berhasil. Tenaga non ASN yang sebelumnya tidak bisa daftar seleksi PPPK tahap pertama, kemudian bisa ikut seleksi tahap dua. Teman-teman tenaga non ASN yang tidak lulus PPPK tahap dua, sekarang bisa diakomodir di PPPK Paruh Waktu,” katanya.
Ia mengatakan, DPRD dan Pemerintah Daerah Manggarai Timur telah membuat kesepakatan tertulis terkait PPPK Paruh Waktu di kabupaten itu.
Dalam kesepakatan itu, kata dia, calon PPPK Paruh Waktu mencakup tenaga non ASN yang sudah diberhentikan tetapi terdaftar di basis data BKN, tenaga non ASN yang masih aktif bekerja, serta mereka yang belum terdaftar di BKN namun telah bekerja secara aktif minimal dua tahun berturut-turut.
Salesius Medi mengingatkan pemerintah daerah agar memastikan bahwa PPPK Paruh Waktu harus memiliki KTP Manggarai Timur.
“Kami di DPRD tentu akan kawal sampai penetapan PPPK Paruh Waktu ini,” katanya.
Sementara itu, Yustina Ngidu, Kepala BKPSDM Manggarai Timur, belum memberikan tanggapan terkait pernyataan Forum Komunikasi Tenaga Non ASN.
Jajak.net sudah menghubunginya untuk wawancara pada Rabu pagi, 27 Agustus. Namun, Yustina meminta untuk tunda karena ia sedang “cek kesehatan.”
“Nanti saja,” katanya melalui pesan WhatsApp.
