Foto: Ilustrasi [Jajak.net]
Jajak.net – Review dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) di Kabupaten Manggarai Timur yang mulai dikerjakan sejak 2022 dengan anggaran hampir Rp900 juta, hingga kini belum rampung.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Manggarai Timur, Gorgonius Jelatu, mengatakan, keterlambatan proses review disebabkan oleh perubahan regulasi.
“Saat ini dokumen RISPAM sementara proses skoring sebelum ditetapkan melalui Peraturan Bupati,” katanya pada 22 Oktober 2025.
RISPAM merupakan pedoman pemerintah daerah dalam sistem pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana air minum dalam rangka pemenuhan pelayanan air minum yang mengedepankan standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Dokumen itu juga sebagai salah satu syarat untuk pengusulan pembangunan infrastruktur air minum ke pemerintah pusat.
Penelusuran Jajak.net di laman LPSE Manggarai Timur, review RISPAM tahun anggaran 2022-2027 dilaksanakan oleh PT Munasa Kreasi Nusantara, perusahan yang berbasis di Bandung, Jawa Barat. Nilai kontrak hasil negosiasi mencapai Rp896.489.000.
Gorgonius menjelaskan, kontrak dimulai dan berakhir pada 2022. Setelah dokumen selesai, kata dia, pada Januari 2023, Bidang Cipta Karya Dinas PUPR melakukan skoring di Balai Sungai di Kupang, ibukota Provinsi NTT.
“Di balai ternyata ada aturan baru terkait tata cara penulisan sehingga dokumen yang sudah jadi harus direvisi kembali,” katanya.
Saat itu, posisi Kabid Cipta Karya dijabat oleh Ivan Mbula, yang kemudian pensiun pada Juni 2024.
Saya sempat mewawancarai Ivan Mbula terkait review RISPAM ini pada awal Februari 2024.
Saat itu, Ivan berkata bahwa proses skoring RISPAM sementara berjalan.
Berbeda dengan Gorgonius, Ivan Mbula beralasan keterlambatan review dokumen itu karena “ada perubahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta pemekaran sejumlah desa di Manggarai Timur.”
Gorgonius Jelatu mengatakan, setelah Ivan Mbula pensiun, proses skoring tidak berlanjut hingga dirinya menjabat sebagai Kabid Cipta Karya sekitar sebulan terakhir.
“Saat saya masuk, saya cek lagi dokumennya dan sekarang dalam posisi skoring,” katanya.
Meski kontrak dengan PT Munasa Kreasi Nusantara telah berakhir sejak akhir 2022, kata dia, perusahan tersebut tetap bertanggung jawab melakukan revisi sampai hasil skoring memenuhi syarat penetapan melalui Perbup.
“Saat ini skoring sudah 74 persen. Standarnya 75 persen sehingga kita bisa ajukan untuk Perbup,” katanya.
Ia menargetkan, proses skoring bisa mencapai 75 persen sebelum akhir tahun ini.
“Sehingga tahun depan kita buat Perbup tentang RISPAM sebagai acuan pembangunan infrastruktur air minum sampai 2027. Setelah itu akan direview kembali,” katanya.
Post Comment