Foto: Warga melakukan aksi protes di lokasi proyek Rehabilitasi SMP Negeri 6 Borong (Jajak.net)
Jajak.net – Sejumlah warga Sok, Desa Compang Ndejing, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, menolak proyek revitalisasi gedung SMP Negeri 6 Borong, menuding pihak sekolah mengabaikan partisipasi masyarakat.
Sekitar belasan warga mendatangi lokasi proyek dan melakukan aksi protes kepada kepala sekolah pada Sabtu, 16 Agustus 2025.
Mereka menyatakan penolakan terhadap pembangunan itu karena “dikerjakan oleh orang dari luar, tidak melibatkan masyarakat sekitar.”
“Ini dana swakelola, kenapa kami masyarakat sekitar tidak dilibatkan. Kami punya sumber daya yang memadai,” kata Stefanus Seram, salah satu warga saat aksi protes itu.
“Kami ada mobil, pasir, tukang, dan lain-lain, tapi kenapa harus mendatangkan orang luar?” tambahnya.
Sejumlah massa lainnya juga meneriakkan argumentasi serupa, menuduh pihak sekolah sengaja mengabaikan warga sekitar dan lebih memilih mempekerjakan “orang dari luar” karena “ada sesuatu di baliknya.”
“Kami minta pekerjaan ini dihentikan. Kami tolak pembangunan ini kalau tidak melibatkan masyarakat sekitar,” kata salah satu warga.
Proyek gedung SMP Negeri 6 Borong bersumber dari dana Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan.
Pagu anggaran untuk proyek tersebut senilai Rp4.223.000.000.
Dalam papan informasi proyek dituliskan bahwa pelaksana proyek adalah Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).
Mengutip Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025, P2SP terdiri dari kepala satuan pendidikan; ASN untuk satuan pendidikan negeri/pegawai tetap pada satuan pendidikan swasta; komite sekolah/orang tua siswa; dan anggota masyarakat, diutamakan yang memiliki latar belakang konstruksi, untuk memperkuat pengendalian revitalisasi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
Revitalisasi Satuan Pendidikan merupakan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk pembenahan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak hanya fokus pada peningkatan kualitas fisik sekolah, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dan menggerakkan roda ekonomi lokal.
Program ini dilaksanakan dengan pola swakelola, yakni satuan pendidikan bersama masyarakat langsung terlibat dalam proses pembangunan dan pengadaan, tanpa harus melalui mekanisme kontraktor besar.
Namun, semangat partisipatif tersebut, kata Stefanus Seram, tidak dijalankan oleh kepala sekolah dalam proyek rehabilitasi SMP Negeri 6 Borong.
“Sosialisasi baru dilakukan empat hari lalu. Dua hari setelah sosialisasi, tiba-tiba sudah mulai kerja,” katanya.
Padahal, kata dia, sesuai penjelasan Dinas PPO Manggarai Timur saat sosialisasi, masyarakat yang mau berpartisipasi dalam proyek tersebut “harus mengajukan di SIPlah.”
SIPlah merupakan kependekan dari Sistem Informasi Pengadaan Sekolah, sebuah platform digital yang dikembangkan Kemendikdasmen untuk memudahkan satuan pendidikan dalam melakukan pengadaan barang dan jasa.
“Kami sudah ajukan (pengisian SIPlah) lewat orang di Dinas PPO. Tetapi kenapa justru yang kerja orang-orang dari luar,” katanya.
Disaksikan Jajak.net, aksi protes warga berlangsung hampir satu jam. Mereka kemudian sepakat untuk mediasi dengan kepala sekolah setelah pihak kepolisian mendatangi lokasi proyek.
Mediasi dilaksanakan di Polres Manggarai Timur sejak Sabtu siang sekitar pukul 13.00 Wita hingga sore sekitar pukul 18.00 Wita.
Hingga kini, belum diketahui hasil kesepakatan antara kedua bela pihak.
“Tadi sudah ada kesepakatan yang akan dibuat dalam bentuk surat. Silahkan tanya di kepala sekolahnya,” kata salah satu warga usai mediasi tersebut.
Sementara itu, Kepala SMP Negeri 6 Borong, menolak wawancara terkait persoalan tersebut.
“Tidak usah. Tidak usah. Tulis yang baik saja,” katanya sambil berjalan keluar dari Polres Manggarai Timur pada Sabtu sore.
