Foto: Kondisi jalan Paka-Ntaur-Pupung yang mulai rusak. [Foto: Istimewa]
Jajak.net – Kepala Dinas PUPR Kabupaten Manggarai Timur dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bungkam terkait lokasi trial — pengujian atau percobaan untuk mengetahui kekuatan struktur bangunan — salah satu jalan Hot Rolled Sheet (HRS) atau hotmix yang dikerjakan pada 2024 di kabupaten itu.
Ferdinandus Mbembok dan Wilibrodus Adeputra Lama, tidak merespons pertanyaan Jajak.net tentang lokasi trial HRS jalan Paka-Ntaur-Pupung di Kecamatan Rana Mese yang selama ini disoroti karena sejumlah dugaan kejanggalan dalam perencanaan dan pengerjaannya.
Pesan konfirmasi yang dikirim melalui nomor WhatsApp keduanya sudah tercentang dua, tanda sudah masuk, tetapi tidak dibalas.
Bungkamnya Kepala Dinas PUPR dan PPK terkait lokasi trial HRS jalan Paka-Ntaur-Pupung, menurut seorang mantan konsultan jalan hotmix, mengindikasikan “ada yang tidak beres dalam proyek tersebut.”
Menurutnya, trial dalam sebuah proyek jalan HRS sangat penting untuk menguji kualitas atau mutu campuran material sebelum proyek mulai dikerjakan.
“Trial konstruksi dilakukan untuk menguji apakah campuran material yang digunakan sesuai dengan mutu yang diinginkan atau tidak,” kata sumber itu, sembari meminta identitasnya tidak ditulis karena khawatir mengganggu hubungan kerjanya dengan Dinas PUPR Manggarai Timur.
“Kalau mereka tidak beritahu lokasi trial HRS, maka patut diduga pengerjaan proyek itu tanpa ujicoba mutu campuran material. Wajar kalau struktur bangunannya cepat rusak,” tambahnya.
Ruas jalan Paka-Ntaur-Pupung dikerjakan pada 2024 oleh PT Indoraya Jaya Perkasa yang beralamat di Jl. S. Parman, Kelurahan Trikora, Ngada. Harga kontrak proyek ini sebesar Rp16.340.000.00
Proyek ini menjadi sorotan setelah longsor menggerus sebagian badan jalan tersebut pada Kamis, 30 Januari 2025. Titik longsor selebar sekitar belasan meter itu berada persis di antara Kampung Rama dan Ntaur.
Jajak.net menyaksikan langsung di sekitar titik longsor, yang kini sudah diperbaiki, pada ruas jalan Paka-Ntaur-Pupung itu, terdapat dua kali mati serta satu bak air minum bersih —— yang jika penuh airnya meluap dan meluber ke badan jalan.
Tampak tidak ada drainase dan deker untuk pembuangan air, kendati secara kasat mata, di area longsor dan sekitarnya merupakan daerah berair.
Wilibrodus Adeputra Lama mengatakan, sesuai perencanaan, memang tidak ada pembangunan drainase dan deker di area longsor tersebut.
“Itu wilayah TWA (Taman Wisata Alam),” katanya, sembari menambahkan bahwa pelebaran jalan, pembangunan drainase dan deker di wilayah konservasi harus ada izin.
“Kita belum ada PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan BKSDA,” katanya.
Selain di titik longsor, Jajak.net juga melihat lapisan hotmix yang retak pada beberapa titik di ruas jalan tersebut. Drainase juga tidak tampak di sepanjang jalan itu.
Padahal, merujuk pada uraian singkat pekerjaan peningkatan jalan Paka-Ntaur-Pupung yang tercantum dalam informasi tender yang diakses Jajak.net di LPSE Manggarai Timur, dijelaskan bahwa “pekerjaan ini mencakup galian selokan baru…”
Perencanaan yang Tertutup
Wilibrodus Adeputra Lama mengaku lupa nama perusahan konsultan perencana proyek jalan Paka-Ntaur-Pupung.
“Perusahan dari Ruteng, saya lupa namanya,” katanya pada Kamis, 13 Februari lalu.
Ia mengatakan proses penentuan perencana proyek tersebut yakni melalui mekanisme penunjukan langsung.
Adeputra juga tidak menjawab pertanyaan terkait pagu anggaran untuk perencanaan proyek itu.
Jajak.net berulangkali melakukan pencarian terkait konsultan perencana dan pengawas jalan tersebut di LPSE Manggarai Timur dan Sirup LKPP, tetapi tidak ditemukan.
Di Sirup LKPP hanya termuat biaya pengawasan proyek tersebut senilai Rp100 juta. Sedangkan biaya perencanaan tidak tercantum.
