Titik longsor pada ruas jalan Paka-Ntaur Pupung. [Foto: Dokumen Jajak.net]
Jajak.net – Anggota DPRD Manggarai Timur menyoroti ketertutupan informasi terkait perencanaan proyek peningkatan jalan senilai belasan miliar rupiah di Manggarai Timur yang mulai rusak beberapa bulan usai dikerjakan.
Ferdinandus ‘Rikar’ Rikardo, Ketua Fraksi PKB DPRD Manggarai Timur mengatakan, PPK Jalan Paka-Pupung-Ntaur mestinya “tidak perlu menutup-nutupi” informasi terkait konsultan perencana dan besaran biaya perencanaan jalan tersebut.
“Rakyat berhak untuk tahu terkait pengelolaan keuangan negara. Kalau memang anggaran perencanaan berapa tinggal dikasih tahu saja. Terbuka saja,” katanya kepada Jajak.net pada Senin, 3 Februari 2025.
Pernyataan Rikar merespons pemberitaan Jajak.net terkait perencanaan jalan Paka-Ntaur Pupung di Kecamatan Rana Mese yang tidak terbuka.
Wilibrodus Adeputra Lama, PPK jalan tersebut yang berbicara kepada Jajak.net pada Kamis, 13 Februari 2025, mengatakan bahwa dirinya lupa nama perusahaan yang menjadi konsultan perencana proyek itu.
“Perusahan dari Ruteng, saya lupa namanya,” kata Putra, sapaannya.
Ia mengatakan proses penentuan perencana proyek tersebut yakni melalui mekanisme penunjukan langsung.
Putra tidak menjawab pertanyaan terkait pagu anggaran untuk perencanaan proyek itu.
Jajak.net berulangkali melakukan pencarian terkait konsultan perencana dan pengawas jalan tersebut di LPSE Manggarai Timur dan Sirup LKPP, tetapi tidak ditemukan.
Di Sirup LKPP hanya termuat biaya pengawasan proyek tersebut senilai Rp100 juta. Sedangkan biaya perencanaan tidak tercantum.
Ruas jalan Paka-Ntaur-Pupung dikerjakan pada 2024 oleh PT Indoraya Jaya Perkasa yang beralamat di Jl. S. Parman, Kelurahan Trikora, Ngada. Harga kontrak proyek ini sebesar Rp16.340.000.00
Proyek ini menjadi sorotan setelah longsor menggerus sebagian badan jalan tersebut pada Kamis, 30 Januari 2025. Titik longsor selebar sekitar belasan meter itu berada persis di antara Kampung Rama dan Ntaur.
Jajak.net menyaksikan langsung di sekitar titik longsor pada ruas jalan Paka-Ntaur-Pupung itu, terdapat dua kali mati serta satu bak air minum bersih —— yang jika penuh airnya meluap dan meluber ke badan jalan.
Tampak tidak ada drainase dan deker untuk pembuangan air, kendati secara kasat mata, di area longsor dan sekitarnya merupakan daerah berair.
Putra mengatakan, sesuai perencanaan, memang tidak ada pembangunan drainase dan deker di area longsor tersebut.
“Itu wilayah TWA (Taman Wisata Alam),” katanya, sembari menambahkan bahwa pelebaran jalan, pembangunan drainase dan deker di wilayah konservasi harus ada izin.
“Kita belum ada PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan BKSDA,” katanya.
Selain di titik longsor, Jajak.net juga melihat lapisan hotmix yang retak pada beberapa titik di ruas jalan tersebut. Drainase juga tidak tampak di sepanjang jalan itu.
Padahal, merujuk pada uraian singkat pekerjaan peningkatan jalan Paka-Ntaur-Pupung yang tercantum dalam informasi tender yang diakses Jajak.net di LPSE Manggarai Timur, dijelaskan bahwa “pekerjaan ini mencakup galian selokan baru…”
Rikar berkata, terkait kualitas pekerjaan, “itu domainnya dinas (PUPR Manggarai Timur).”
“Mereka yang paham soal teknis, mereka yang paham soal spek. Kalau masih masa pemeliharaan, itu tanggung jawab penyedia untuk memperbaiki kembali segala pekerjaan yang terjadi kerusakan.”
‘Harapan kami dari lembaga DPRD, Indoraya tidak hanya perbaiki di titik longsor, tetapi semua kerusakan harus diperbaiki,” kata Rikar.
Sebelumnya, anggota DPRD Manggarai Timur dari Dapil Borong-Rana Mese itu mengkritisi perencanaan proyek jalan tersebut, karena “tidak memperhitungkan risiko bencana.”
“Mereka asal buat saja hotmix ini, tidak ada drainase dan tidak ada pelebaran di jalur rawan longsor,” katanya.
